Selain itu adanya bank dunia yang merekrut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai managing director sehingga dengan jabatan tersebut Sri Mulyani akan menjadi orang nomor dua yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat itu, menunjukkan bahwa kesetiaan kepada bank dunia lebih diutamakan daripada mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa bank dunia merupakan pelaku kejahatan kemanusiaan melalui pemberian utang.
Banyak negara seperti Argentina, negara-negara di Afrika dan termasuk Indonesia menanggung beban utang sampai pada level tak mampu melunasinya. Sehingga negara-negara tersebut terpaksa membayar cicilan pokok dan bunga dengan mengambil utang baru. Kejadian tersebut terus terulang dan menyebabkan ketergantungan negara-negara miskin terhadap utang.
Sejak zaman Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia hingga sudah berganti tujuh kali presiden, lembaga donor internasional World Bank selalu “setia” menggerojoki utang.
Sejak World Bank atau Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Saat itu, Indonesia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk mendanai pembangunan. Sementara Negeri Zamrud Khatulistiwa ini masih belum mampu mendanai program-program infrastruktur.
Menurut Mulia dalam sambutannya pada acara Procurement Workshop on World Bank Funded Project di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/2/2010) mengungkapkan bahwa "Sejak saat itu Bank Dunia telah mendanai 280 proyek program pembangunan di semua sektor, dengan nilai mencapai US$ 25 miliar telah diterima pemerintah Indonesia dari Bank Dunia. Mulia juga menyatakan hingga tahun 1990 pinjaman tahunan Bank Dunia kepada Indonesia mencapai US$ 1 miliar. Pada 20 tahun pertama, pinjaman didominasi pada bidang energi, industri, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. (detikfinance,17/2/2010)
Pada tahun 2010 ini Indonesia dipastikan akan mendapat tambahan utang luar negeri lewat pinjaman program senilai US$ 3,208 miliar. Jumlah ini bertambah dari rencana semula yang sebesar US$ 2,444 miliar.
Pinjaman terbesar berasal dari Bank Dunia yaitu US$ 1,263 miliar. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk pinjaman kebijakan pembangunan sebanyak US$ 600 juta, pembangunan infrastruktur sebesar US$ 200 juta, Pembiayaan BOS-KITA sebesar US$ 163 juta dan US$ 300 juta untuk Program Climate Change. Selain itu, terdapat tambahan pinjaman untuk sektoral sebagai pembiayaan PNPM sebesar US$ 744 juta.(detikfinance,19/4/2010). Selain itu menurut Data Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai akhir Januari 2010, utang luar negeri Indonesia mencapai 174,041 miliar dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS nominal utang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun (kompas, 16/4/2010)
Lembaga boneka Amerika seperti IMF dan Bank Dunia di bidang ekonomi Amerika memang mempunyai peranan yang besar dalam proses pemiskinan dan pembodohan serta pembangkrutan ekonomi suatu negara.
Negara-negara maju yang dikomandoi Bank Dunia dan IMF yang berada di bawah kendali Amerika, secara sistematis melakukan perampokan, pemiskinan dan pembunuhan secara tak langsung, melalui program penyesuaian struktural (structural adjusment) yakni dengan dipaksakannya kepada negara-negara pengutang agar mereka melakukan privatisasi (penjualan) BUMN dan segala kekayaan yang dimiliki negeri tersebut, mencabut subsidi, meningkatkan suku bunga dan pajak sehingga leher rakyat semakin tercekik, liberalisasi (pelarangan pembatasan) investasi asing dalam seluruh sektor ekonomi.
Kasus di Indonesia membuktikan bukan hanya Indonesia sangat tergantung pada utang luar negeri, bukan saja pembangunan banyak menggusur kepentingan masyarakat dan semakin menciptakan kesenjangan ekonomi, bukan saja banyak anggota masyarakat yang miskin, bodoh, sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia akibat kebijakan ekonomi pemerintah yang pro pasar (baca: pro kapitalis), tetapi utang luar negeri tersebut melalui kebijakannya yang tertuang dalam LoI telah melahirkan utang dalam negeri (utang domestik) yang jumlahnya sekitar 700 trilyun rupiah yang harus ditanggung rakyat. Juga program penyesuaian struktural di Indonesia menyebabkan sebagian besar BUMN yang produktif dan efisien dan aset-aset negara lainnya, industri nasional serta sumber daya alam Indonesia telah berpindah tangan menjadi milik asing.
Untuk melancarkan program tersebut, maka negara-negara berkembang yang sebagian besar negeri-negeri muslim direkayasa supaya mengalami krisis. Dengan terjadinya krisis ekonomi, maka negara-negara tersebut terpaksa meminta bantuan Bank Dunia sehingga mereka terperangkap dalam jebakan utang (debt trap). Melalui senjata utang inilah negara-negara tersebut mengalami ketergantungan kepada Bank Dunia yang akhirnya dipaksa melakukan program penyesuaian struktural.
Selamatkan Generasi Dari Film Miyabi dan Utang Bank Dunia
Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan kaya akan sumberdaya alam. Allah SWT telah memberikan semua itu agar kita sebagai hamba dan sebagai generasi penerus untuk bisa mengelolanya dengan baik dan benar sehingga bisa dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidup untuk generasi yang akan datang tanpa mewariskan utang.
Untuk menyelamatkan generasi dari film miyabi yang memperlihatkan aurat maka solusinya adalah dengan menolaknya dan pemerintah perlu membuat aturan bahwa wanita muslimah wajib menutup aurat dengan memakai jilbab dan kerudung sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa utang bank dunia maka paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh.
Pertama: penguasa negeri ini harus memiliki kemauan dan keberanian untuk berhenti berutang. Utang jangan lagi dimasukkan sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Penguasa negeri ini juga harus berani menjadwal kembali pembayaran utang. Anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuhan rakyat di dalam negeri. Cicilan utang harus ditanggguhkan jika memang menimbulkan bahaya di dalam negeri. Bahkan bunganya tidak boleh dibayar karena termasuk riba, sementara riba termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman:
Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).
Kedua: penguasa negeri ini harus berani mengambil-alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi. Sebab harus diakui, bahwa pada saat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak utang, swasta dan investor asing justru menikmati pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat. Misal: perusahaan Exxon Mobil, yang menguasai sejumlah tambang migas di Indonesia, pada tahun 2007 memiliki penghasilan lebih dari 3 kali lipat APBN Indonesia 2009. Keuntungan bersih Exxon Mobil naik dari 40,6 miliar dolar pada tahun 2007 menjadi 45,2 miliar dolar tahun 2008 (sumber: Investorguide.com, Exxon Mobil Company Profile).
Di sektor pertambangan, ada PT Freeport, yang menguasai tambang emas di bumi Papua. Tambang emas di bumi Papua setiap tahun menghasilkan uang sebesar Rp 40 triliun. Sayang, kekayaan tersebut 90%-nya dinikmati perusahaan asing (PT Freeport) yang sudah lebih dari 40 tahun menguasai tambang ini. Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan royalti dan pajak yang tak seberapa dari penghasilan PT Freeport yang luar biasa itu (Sumber: Jatam.org, 30/3/07).
Selain itu, masih banyak sektor lain yang selama ini juga dikuasai asing. Padahal penguasaan kekayaan milik rakyat oleh swasta, apalagi pihak asing, telah diharamkan secara syar’i. Rasulullah saw. bersabda:
Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang gembalaan, air dan api (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).
Sebagai kepala negara, dulu Rasulullah saw. juga pernah menarik kepemilikan atas tambang garam yang memiliki cadangan dalam jumlah besar dari sahabat Abyadh bin Hummal (HR at-Tirmidzi). Ini merupakan dalil bahwa negara wajib mengelola secara langsung tambang-tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak menyerahkan penguasaannya kepada pihak lain (swasta atau asing). Lalu hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat seperti pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis; bisa juga dalam bentuk harga minyak dan listrik yang murah.
Maka dengan dua cara ini saja, Insya Allah kesejahteraan rakyat yang didambakan tanpa utang bank dunia atau sejenisnya akan terwujud. Syaratnya, penguasa negeri ini, dengan dukungan semua komponen umat, harus berani menerapkan syariah Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan ekonomi. Penerapan syariah Islam secara total dalam semua aspek kehidupan ini tentu tidak akan pernah bisa diwujudkan kecuali di dalam institusi Khilafah Islamiyah. Inilah jalan baru untuk Indonesia yang lebih baik, bukan terus-menerus mempertahankan kapitalisme-sekularisme, bergantung kepada Bank Dunia dan sejenisnya yang ternyata menjadi alat penjajahan. Oleh karena itu maka tolak bank dunia sebagai alat penjajah! [opini/syabab.com]
0 komentar:
Posting Komentar